SOROT – Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi mendukung penuh upaya pencegahan tindak pidana korupsi sehingga anggaran yang tersedia tidak disalahgunakan.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, yang digelar di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (23/9), yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya, Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi mengapresiasi kegiatan yang digagas KPK, dan berharap KPK terus melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pemkab Paser.
“Agar tidak berpotensi dari penyalahgunaan, baik kebijakan maupun implementasinya. sehingga sesuai aturan yang berlaku,” kata Yusriansyah.
Dikatakan, saat ini Pemkab Paser berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualtias pelayanan publik, layanan dasar pendidikan, kesehatan, daya saing perekonomian.
Oleh karena itu kata dia, anggaran pemerintah harus dialokasikan dengan efektif dan efisien sesuai peruntukannya. Upaya tersebut harus dikelola berbasis teknologi informasi
“Agar supaya masyarakat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Koordinasi Supervisi Deputi Bidang Pencegahan KPK, Rosma Ali Yusup mengatakan, upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan memperkuat sistem perencanaan, pengawasan hingga supervise di setiap OPD.
“Supervisi kami lakukan terkait perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, dan pengawasan inspektorat,” kata Ali Yusup.
Dalam kegiatan itu, KPK juga menyoroti tata kelola desa, status barang milik daerah, dan sejauh mana Pemkab Paser mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Sedangkan untuk keterbukaan informasi publik, kata Ali Yusup, diperlukan peran Dinas Kominfo hingga mengurusi persoalan server dan aplikasi di setiap dinas.
“Jadi tidak ada lagi instansi yang sibuk mengurusi server atau aplikasi. Itu diurus oleh Kominfo. Karena memang sudah tupoksinya,” ucap Ali Yusup. (kfp)
