SOROTONLINE.COM – Sudirman, seorang dosen di lima perguruan tinggi dan Ketua Yayasan SMK Medika, menanggapi tentang Program Pendidikan Gratis yang diusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 2 Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Menurut Sudirman, perusahaan di Kaltim dapat mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) dan mengoptimalkan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan gratis sebenarnya dapat dicapai jika anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar dua puluh persen dari APBD.
“Dengan pengelolaan anggaran yang baik, terutama di sektor pendidikan tinggi, biaya pendidikan seperti SPP dapat ditanggung,” kata Sudirman saat ditemui di SMK Medika Samarinda, Jum’at (8/11/2024).
“Dari sekitar Rp4 Trilyun yang dianggarkan untuk pendidikan, jika digunakan untuk menutup SPP yang totalnya Rp2,4 Trilyun, masih akan ada sisa anggaran untuk mendukung aspek pendidikan lainnya,” sambungnya.
Selain itu, Sudirman menekankan peran sekolah swasta, terutama SMK, yang telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM di Kaltim. SMK swasta lebih banyak dari negeri, sehingga kontribusinya juga besar.
“Namun, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan sarana yang memadai, tentu sulit bagi siswa untuk mencapai kualitas terbaik,” ujarnya yang juga mendukung Program Pendidikan Gratis itu.
Selain itu, ia menyatakan bahwa Program Pendidikan Gratis yang diusulkan oleh Paslon nomor urut 2 ini akan menggunakan APBD dan meningkatkan CSR perusahaan di Kaltim.
Menurut orang yang pernah bekerja di Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltim, gubernur memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan bisnis dan memastikan bahwa CSR perusahaan dialokasikan tepat sasaran, termasuk untuk pendidikan.
Dalam hal beasiswa, Sudirman, yang juga pernah menjadi Ketua Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), menekankan betapa pentingnya mendukung siswa yang kurang mampu dan yang berprestasi.
Ia berharap program seperti ini akan membuat pendidikan lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak anak di Kaltim untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa biaya.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa pendidikan yang berkualitas, akan sulit bagi suatu daerah atau bangsa untuk maju,” pungkasnya. (*/rsd)
