SOROTONLINE.COM – Setiap perencanaan pembangunan daerah, data yang valid dan kuat sangat diperlukan. Salah satu patokan yang digunakan adalah angka yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin. Data tersebut merupakan alat ukur kendali dasar evaluasi pemerintah daerah, terutama melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.
“Menjadi modal bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Zulfikar, di Tanah Grogot, Kaltim, Kamis (3/10/2024).
Menurutnya, ada banyak data OPD yang mengandung unsur statistik dan dapat dianggap sebagai big data. Dia juga menghargai upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Paser.
“Melihat apa yang dilaksanakan oleh BPS Paser, kami mencoba menganalisis data mana saja yang prioritas untuk langkah pembangunan di Kabupaten Paser,” ujarnya.
Pada peringatan Hari Statistik Nasional 30 September lalu dilaksanakan diseminasi Data Kabupaten Dalam Angka dan Penyerahan Statistik Award oleh BPS Kabupaten Paser.
Dia mengapresiasi mitra dan responden yang berkontribusi dalam penyediaan data untuk pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu itu juga disampaikan permintaan dukungan anggaran oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pendataan, Zulfikar akan menyampaikan keinginan tersebut ke unsur pimpinan DPRD Paser.
Nantinya, usulan itu kemudian akan ditindaklanjuti untuk didiskusikan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser.
“Karena kalau kita butuh data yang valid dan memiliki dasar yang kuat memang perlu dukungan anggaran juga, jadi akan kami bahas dulu,” jelas Zulfikar.
Perihal masih adanya ketidakpercayaan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan 100 persen Kabupaten Paser, dirinya mengatakan, hal tersebut bukanlah suatu masalah, tak perlu disoal.
“Itulah yang membuat perbedaannya, baik itu persoalan kemiskinan sekalipun maupun lainnya. Untuk capaian UHC persoalannya di pandangan dan persepsi, jadi sah-sah saja kalau ada yang tidak percaya,” pungkasnya. (adv)
