SOROTONLINE.COM – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui optimalisasi perencanaan dan penganggaran, DPRD Paser menargetkan capaian signifikan untuk meraih skor tinggi dalam penilaian pencegahan korupsi.
Sekretaris DPRD Paser, M Iskandar Zulkarnain, menyatakan bahwa pihaknya fokus pada dua area krusial dari delapan area penilaian MCSP yang ditetapkan KPK. “Kami berkomitmen penuh agar seluruh proses perencanaan dan penganggaran di DPRD berjalan sesuai aturan dan tepat waktu,” tegasnya.
Dalam hal perencanaan, Sekretariat DPRD memastikan aspirasi masyarakat, yang dikenal sebagai “pokok-pokok pikiran” (pokir) dewan, disampaikan secara teratur dan tepat waktu. Pokir ini diserahkan paling lambat tujuh hari sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
“Setiap pokir yang kami himpun harus selaras dengan program prioritas daerah,” jelas Zulkarnain.
Untuk memastikan hal ini, Sekretariat DPRD bahkan membuat buku pedoman reses yang berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Buku ini menjadi panduan bagi anggota dewan saat menyerap aspirasi di lapangan, sehingga setiap masukan masyarakat benar-benar mendukung visi pembangunan Kabupaten Paser.
Penganggaran Tepat Waktu, Cegah Keterlambatan
Di sisi penganggaran, Sekretariat DPRD Paser mengambil langkah proaktif untuk memastikan pembahasan dokumen anggaran tidak molor. Mereka mengawasi ketat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), termasuk perubahannya.
Zulkarnain menambahkan, “Pembahasan KUA-PPAS harus disepakati paling lambat minggu kedua Agustus.” Untuk menjaga ritme ini, Sekretariat DPRD menyusun kalender kerja tahunan yang menjadi acuan resmi bagi seluruh proses legislatif, baik di tingkat komisi maupun rapat paripurna, sehingga tidak ada lagi hambatan atau keterlambatan.
Dengan langkah-langkah sistematis ini, Sekretariat DPRD Paser optimistis dapat berkontribusi besar pada target skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2025. Pemerintah daerah menargetkan skor 83, dan Sekretariat DPRD Paser yakin bisa menyumbangkan poin signifikan.
“Kami berharap bisa menyumbangkan poin yang sesuai target, bersama perangkat daerah lainnya yang juga terlibat dalam penilaian ini,” pungkas Zulkarnain. (adv)
