SOROTONLINE.COM – Bupati Paser dr Fahmi Fadli memimpin langsung rapat evaluasi realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Triwulan II Tahun Anggaran 2022.
Berlangsung di ruang Rapat Sadurengas Sekretariat Pemkab Paser, Selasa (19/7/2022), acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Paser, Hj. Syarifah Masitah Assegaf, Sekda Paser Katsul Wijaya, jajaran Asisten Setda Paser, staf ahli, Kepala OPD dan camat se-Kabupaten Paser.
Pada kesempatan itu Bupati Paser mengatakan, rapat evaluasi merupakan bukti keseriusan Pemda dalam realisasi serapan APBD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sistem evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.
“Kegiatan ini, sebagaimana Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20 tahun 2015 tentang tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBN dan APBD,” kata Bupati Paser dr Fahmi Fadli.
Dikatakan, kegiatan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyampaikan sejauh mana realisasi fisik dan realisasi keuangan dari setiap kegiatan.
Dengan begitu, secara keseluruhan bisa dievaluasi tim dari bagian administrasi pembangunan, agar bisa mendapatkan umpan balik untuk perbaikan di semester 2 tahun 2022.
“Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk bertukar pikiran dan informasi antara kepala OPD, karena bisa jadi, ada kesamaan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” ujarnya.
“Sehingga kegiatan ini bisa menjadi referensi untuk bisa saling mengisi dan mengetahui cara mengatasi masalah yang dihadapi,” tambahnya.
Bupati menekankan, agar masing-masing instansi secara komprehensif dan detail bisa menyampaikan kemajuan kegiatan, beserta kendala yang dihadapi.
“Semoga di tahun kedua RPJMD ini, kita mendapatkan semangat dalam menapaki langkah mewujudkan visi Paser yang Maju Adil dan Sejahtera (MAS),” terangnya.
Menurutnya, akhir tahun 2021 Pemda menetapkan APBD tahun anggaran 2022 sebanyak 2.7 triliun lebih. Namun hingga 30 Juni 2022 atau di akhir triwulan 2, realisasi keuangan baru mencapai 502 miliar lebih, atau 18,56 persen.
“Ini artinya, ada perangkat dearah yang realisasinya sudah di atas 50 persen, maka instansi lain ada yang baru berkisar 10-15 persen,” ungkapnya.
Bagi instansi yang realisasinya rendah kata dia, dapat memberikan penjelasan melalui rapat evaluasi yang dilakukan dan juga menyampaikan kesanggupan untuk mengejar ketertinggalan.
“Semua ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tahun ini dan tahun selanjutnya tidak hanya menjadi pemanis bibir, tapi terealisasi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (adv)
