SOROTONLINE.COM – Rapat koordinasi sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-kalimantan Timur, berlangsung di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Selasa (24/10/1023).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Paser Muhammad Iskandar Zulkarnain memberikan pemaparan terkait strategi peningkatan kinerja DPRD melalui optimalisasi pasilitasi tugas fungsi DPRD.
“Hari momen yang sangat penting sehingga saya bisa mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder DPRD se-kalimantan Timur bagaimana bentuk idealnya tugas fungsi DPRD,” kata Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, seluruh bentuk pasilitasi DPRD harus berorientasi kepada tiga fungsi DPRD, sehingga tidak ada pasilitasi yang tidak ada kaitannya dengan tiga fungsi DPRD.
“Fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran,” ucapnya yang juga saat ini menjalankan Diklat kepemimpinan nasional tingkat dua di Bandung.
Ia berharap agar kedepannya semakin sering dilakukan koordinasi ini seperti ini, agar menemukan format terbaik dalam fasilitasi tugas DPRD.
Selain itu Zulkarnain juga menjelaskan bahwa menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014, kepala daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Konsepnya sudah berbeda dari konsep yang lama, jadi bukan konsep eksekutif legislatif lagi, tapi mereka sudah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” jelasnya.
Oleh karenanya kata dia, maka diharapkan kolaborasi antara DPRD dengan pemerintah daerah menjadi penting.
Selain itu juga menjelaskan bagaimana tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD yang terdampak terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini tidak mudah, karena harus bisa memetakan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah dalam menyelesaikan target RPJMD dan harus diselaraskan dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Melalui apa? Nah melalui penyusunan pedoman pelaksanaan reses, kita tau pokok-pokok pikiran itu adalah suatu yang berada di hilir, hulunya itu ada di reses,” terangnya.
“Jadi kalau resesnya tidak kita maintenance tidak kita guiden maka sulit mengarahkan pokok-pokok agar selaras dengan kualitas pembangunan daerah,” tambahnya. (adv)