SOROTONLINE.COM – DPRD mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kaltim-Kalsel.
Area perbatasan tersebut mencakup Kecamatan Muara Komam dan Batu Sopang serta batas antara Kabupaten Paser dengan Penajam Paser Utara (PPU), khususnya Kecamatan Long Kali.
Sukran Amin, Ketua Komisi II DPRD Paser, menyatakan bahwa kawasan perbatasan seringkali menjadi tempat berlangsungnya tindak kriminal seperti perdagangan narkoba dan pencurian kendaraan bermotor.
“Kami berharap Pemkab Paser lebih fokus pada kebutuhan masyarakat di sekitar perbatasan Kaltim-Kalsel. Hal ini meliputi penguatan kehadiran pihak kepolisian dan Satpol PP, serta pembentukan kampung-kampung yang rawan narkoba,” jelas Sukran pada Jumat (18/10/2024).
Saat meninjau area tersebut, ia tidak menemukan Pos Polisi atau petugas keamanan lain yang seharusnya menjaga daerah yang berisiko dijadikan markas oleh para pelaku kejahatan narkoba dan pencurian.
Lebih jauh lagi, kesejahteraan masyarakat setempat juga harus mendapat perhatian besar dari Pemkab Paser melalui program-program prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Kami ingin akses layanan bagi warga perbatasan diperbaiki sehingga mereka tidak perlu pergi jauh ke pusat pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” tambahnya.
Dalam lima tahun mendatang, Sukran menegaskan bahwa DPRD Paser akan terus berjuang membawa aspirasi masyarakat dari daerah-daerah yang minim perhatian ini.
Suara rakyat tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan.
“Karena kita tidak ingin masyarakat di perbatasan Paser tertinggal dan kurang mendapatkan pelayanan, begitu juga dengan pembangunan serta kesejahteraannya,” ujarnya.
Masalah lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Paser adalah jaringan telekomunikasi yang terputus di beberapa lokasi di kawasan tersebut.
“Sering kali wilayah ini mengalami kesulitan sinyal, sehingga kami dari DPRD Paser akan segera mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian dan prioritas pada pelayanan di daerah perbatasan Paser,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Paser berencana untuk memanggil OPD terkait guna mendiskusikan isu-isu yang ada di daerah perbatasan.
Sebelumnya, Sukran menyatakan bahwa Komisi II DPRD Paser telah menyiapkan draf pembahasan untuk dibicarakan dengan OPD terkait.
“Kami sudah melakukan diskusi dalam Komisi II mengenai berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesehatan dan infrastruktur. Kami berharap bisa segera memanggil para OPD terkait secepatnya,” tutup Sukran. (adv)
