Fraksi PKB DPRD Paser Dorong Inovasi dan Digitalisasi untuk Tingkatkan Kemandirian Fiskal
SOROTONLINE.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Paser memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.
Salah satu perhatian utama fraksi tersebut adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pandangan Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh anggota fraksi, Edwin Santoso, dalam rapat paripurna DPRD Paser yang digelar pada Kamis (25/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Edwin menegaskan bahwa PAD merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Edwin.
Menurut Fraksi PKB, masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam menggali potensi PAD.
Fraksi PKB menilai optimalisasi penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga sumber-sumber pendapatan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menggali potensi pendapatan yang sudah ada, Edwin juga menekankan pentingnya pembaruan data wajib pajak dan wajib retribusi agar potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
“Perlu dilakukan pembaruan basis data wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga pemerintah memiliki data yang valid sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas pemungutan,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Paser untuk memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Menurut Edwin, digitalisasi akan menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain modernisasi sistem, pengawasan terhadap seluruh proses pemungutan juga dinilai harus diperkuat agar setiap potensi penerimaan benar-benar dapat masuk ke kas daerah secara optimal.
“Kami juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah agar setiap sumber PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan,” ungkapnya.
Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak boleh dilakukan dengan cara membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi secara berlebihan.
Sebaliknya, pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas basis pajak dengan menggali potensi ekonomi baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Fraksi PKB, pelayanan publik yang semakin baik akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
“Kami berharap peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada penambahan beban masyarakat, tetapi dilakukan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Edwin. (adv)