SOROTONLINE.COM – Wakil Bupati (Wabup) Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menemui Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Dusun Mului, Desa Swan Slotong, Kecamatan Muara Komam.
Kunjungan Wagub Kaltim bersama Wabup Paser ke Dusun Mului pada 8 Juni 2022, guna berdialog dengan warga sekaligus memberikan bantuan rumah ibadah dan fasilitas umum.
Dalam kunjungan kerja Wagub ke Bumi Daya Taka, Wabup meminta Pemprov Kaltim memberikan perhataian terhadap infrastruktur jalan di Dusun Mului.
“Jalan menuju Dusun Mulai medannya berat, kami berharap agar Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian utamanya pada infrastruktur jalan menuju Dusun Mului,” kata Wabup Masitah, Rabu (8/6/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kata Masitah, bangga atas kunjungan Wagub Kaltim. “Kunjungan ini tentu dapat menghasilkan hal-hal positif, terutama mewujudkan pembangunan Paser Maju, Adil dan Sejahtera (MAS),” tuturnya.
Sementara itu, Jidan, Kepala Adat yang juga Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mului mengungkapkan terkait beberapa permintaan, baik kepada Pemkab Paser maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Kami minta Pemda dan Pemprov untuk melakukan perbaikan rumah layak huni dan jalan di lingkungan kami Desa Mului Kecamatan Muara Komam,” ungkap Jidan.
Terkait permintaan tersebut, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mengaku prihatin akan kondisi ruas jalan menuju Dusun Mului, terlebih MHA Mului akan dinobatkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru tahun 2022, dengan kategori penyelamat lingkungan.
“Kerusakan jalan menuju Dusun Mului ini merupakan masalah bersama antara Pemda dan Pemprov, termasuk Pemerintah Pusat juga harus dilibatkan,” ucap Hadi.
Dikatakan, Pemkab Paser tidak sanggup menyelesaikan persoalan di Dusun Mului jika hanya sendiri, sehingga harus dibenahi oleh Pemprov Kaltim dan pusat, utamanya pada perbaikan infrastruktur jalan.
“Meski tidak semua diperbaiki, namun untuk Dusun Mului merupakan masyarakat hukum adat, maka perlu adanya perhatian khusus,” ucap Wagub.
“Informasi dari Bupati Paser, masih banyak Desa yang jalannya lebih parah. karena itu, penanganan jalan di Paser tak hanya menjadi tanggungjawab Pemkab dan Pemprov, tapi juga harus dukungan anggaran pusat,” sambungnya.
Dijelaskan, adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, maka akan berdampak secara langsung terkait pembangunan Kaltim termasuk di Kabupaten Paser (adv)
