SOROT – Sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Kabupaten Paser untuk mewujdukan Kabupaten Layak Anak (KLA), Satuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menggelar rapat lintas sektor di ruang rapat Telake, kantor Bupati, Kamis (5/7/18).
Hadir sebagai narasumber dalam rapat itu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Noer Adenany dan Kasi Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan PerlinduganAnak Kaltim Siti Mahmudah Indah Kurniawati.
“Rapat ini digelar dengan tujuan untuk memberikan wawasan baru bagi anggota gugus tugas kabupaten layak anak, agar menjalankan fungsinya masing-masing,” kata Adenany.
Untuk mewujudkan KLA kata Adenany, selain pemerintah, juga diperlukan peran semua pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha.
Oleh karena itu kata dia, penting menjadi perhatian setiap instansi yang tergabung dalam gugus tugas itu untuk menjalankan perannya masing-masing.
“Setiap OPD punya peran masing-masing, yang berkaitan dengan program-progam yang ramah anak dan memenuhi kebutuhan anak,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Kasi Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Perlindugan Anak Kaltim, Siti Mahmudah Indah Kurniawati mengatakan, realisasi KLA bukan hanya dari pembangunan fisik, tapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia dan peran orangtua dan lingkungan.
“KLA bukan hanya pembangunan yang ramah terhadap anak, melainkan cara didik orangtua dan faktor lingkungan. Orangtua harus meninggalkan cara didik otoriter atau persuasif lain ke cara yang lebih demokratis dalam mendidik,” katanya.
“Anak harus diberi ruang untuk bicara dan berpendapat, menyampaikan idenya dan keinginannya, sehingga anak merasa dihargai,” sambungnya.
Sementara, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Kependudukan, keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Juharinah mengatakan Kabupaten Paser terakhir kali memperoleh predikat KLA tahun 2014.
“Terakhir kita terima predikat KLA tahun 2014. Tahun ini kita berkesempatan meraih predikat serupa, karena tim dari kementerian sudah menilai di lapangan. Jika memenuhi syarat, kita akan peroleh KLA di pertengahan Agustus yang akan langsung diterima bupati di Surabaya,” kata Juharinah. (kfp/rsd)
