SOROT – DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 di ruang rapat Balling Seleloi, Rabu (11/7).
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi, Wakil Bupati Mardikansyah, unsur pimpinan DPRD Paser, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Rapat rancangan perda LKPJ ini dipimpin Ketua DPRD Paser Kaharudin dan dilanjutkan dengan penyampaian Bupati Yusriansya terkait hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur terhadap APBD Paser tahun 2017.
Ketua DPRD Paser Kaharudin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membahas rancangan perda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda LKPJ.
“Dalam waktu dekat, setelah dokumen laporan keuangan ini diterima, kami akan menggelar rapat pembahasan,” kata Kaharudin.
Kaharudin menerangkan kondisi keuangan daerah yang defisit tiga tahun belakangan ini membuat pemerintah harus memprioritaskan pembangunan.
“Berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat membuat pemda harus merealisaskan kembali kegiatan yang benar-benar penting,” ucapnya.
Dikatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pembangunan, terutama di tengah anjloknya harga minyak dan gas.
Sementara Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi mengatakan, laporan APBD 2017 telah meraih opini Wajar Tanpa Predikat (WTP) dari BPK Kaltim untuk kelima kalinya.
“Laporan keuangan tahun 2017 Kabupaten Paser mendapatkan opini WTP dari BPK lima kali berturut-turut. Saya harap ini dapat dipertahanka,” kata Yusriansyah.
Yusriansyah mengakui, Kabupaten Paser masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Oleh karena itu penting untuk kita menggali PAD dari berbagai sektor pajak bumi bangunan dan retribusi, atau pajak sarang burung wallet yang saat ini belum ada kontribusinya bagi pendapatan daerah,” terangnya. (kfp/rsd)
