SOROTONLINE.COM – Di tengah perkembangan teknologi yang begitu maju, data setiap penyelenggaraan pemerintah merupakan elemen yang sangat penting guna kemajuan daerah.
Hal itu diungkapkan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli saat Rapat Koordinasi Satu Data Paser (SDP) dan MoU bersama 15 Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan jajaran Camat di ruang Rapat Sadurengas, Selasa (28/6/2022).
“Kehadiran satu data sangat penting sekali, apalagi setiap saya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pertanyaan utama adalah data,” kata Fahmi.
Saat data diperlukan kata Fahmi, dinas yang membidangi selalu memberikan terlambat, padahal semua butuh cepat. Jika urusan data lambat maka hasilnya paling terakhir dan tertinggal.
Sebagai contoh kata dia, untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Pusat sering mengundang untuk pembangunan Kabupaten Paser secara tiba-tiba.
“Jika kebutuhan data untuk pembangunan tersebut tidak lengkap, maka apa yang direncanakan berpotensi batal dan tidak berlanjut,” ujarnya.
“Contoh Rabu kita di undang ke Kementerian Perhubungan untuk memaparkan kelanjutan bandara. Padahal undangan baru masuk pada Senin kemarin, jika tidak ada data sangat sulit menjelaskan,” sambungnya.
Oleh karena itu, keberadaan data secara akurat sangat penting, agar setiap kebijakan yang diambil lebih cepat dan akurat. Data juga jangan ada lagi perbedaan antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Karena sering berbeda data dengan BPS, maka perlu sinergitas dan koordinasi, bagiamana satu data ini menjadi profil daerah. Saya tidak mau ada perbedaan,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Paser Ina Rosana menyampaikan, data masih sulit didapatkan meskipun sudah terintegrasi tiap dinas.
Menurutnya, kebijakan tata kelola data ini guna kemajuan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga semakin profesional, partisipatif dan transparan. “Oleh karenanya Rakor satu data ini sangat penting untuk menuju Satu Data Indonesia (SDI).
“Dari 15 OPD yang menjadi prioritas pertama baru 485 elemen data yang terkelola dengan baik. Melihat realisasinya masih jauh sekali berdasarkan standar data. Kita harapkan langkah pertama saja dulu bagaimana menginput,” ucapnya.
Dari sejumlah OPD tersebut kata Ina, hanya Disdukcapil dan Diskominfo yang lengkap elemen datanya. Untuk itu diminta seluruh OPD mengumpulkan data sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dikatakan, pentingnya satu data se Kabupaten Paser untuk mendukung transformasi digital. Data ini harus berkelanjutan. Tujuannya mendukung visi misi Bupati Paser agar bisa terwujud. (adv)
