Ketua DPRD Paser Akui Tingkat IPM Naik dan Harapkan Terus Meningkat

10

SOROTONLINE.COM – Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi menyebut, hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Paser, mencapai 1.778 usulan.

Jumlah tersebut usulan dari seluruh fraksi pada Musrenbang RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Kryad Kryad Sadurengas, Senin (25/3/2024).

Hendra Wahyudi menyampaikan hasil penelaahan Pokir hari ini, hanya merupakan penyampaian secara simbolis.

“Secara rill, kami sudah menyelesaikan proses input Pokir DPRD Paser melalui aplikasi SIPD-RI pada 15 Maret 2024, serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Bappeda Litbang pada tanggal 18 Maret 2024,” kata Hendra Wahyudi.

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 72,93 persen pada tahun 2021 menjadi 74,14 persen di tahun 2023.

“Itu menunjukkan, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Paser baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat sudah semakin baik,” terangnya.

Dilakukan, nilai IPM Kabupaten Paser masih relatif rendah, jika dibanding rata-rata nilai IPM kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu 78,20 persen.

Relatif rendahnya Nilai IPM Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

“Untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemkab Paser yaitu peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan non formal bagi anggota masyarakat berupa program kejar paket A, B, dan C,” jelasnya.

Sementara untuk peningkatan angka HLS, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan ialah dengan melaksanakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dalam rangka meningkatkan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman, untuk mengajukan pengakuan hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya.

“Baik itu melalui pendidikan formal, non-formal, informal maupun pengalaman kerja, sehingga nantinya akan memfasilitasi orang yang sudah bekerja¬† memiliki gelar sarjana,” urainya.

Untuk pelaksanaan program RPL, Pemkab Paser dapat bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sebagai perguruan tinggi yang telah melaksanakan program RPL.

Disamping itu, kerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Bupati Paser dengan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

“Untuk tahap awal, kelompok sasaran program RPL ini dapat ditujukan buat sebagian guru-guru PAUD di Kabupaten Paser yang jenjang pendidikannya masih setara Diploma dan SLTA yang berjumlah 377 orang,” paparnya.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser di tahun 2023, mengalami kenaikan dari 1,10 persen di tahun 2022 menjadi 1,38 di tahun 2023.

Hal tersebut menunjukkan, kebijakan Pemkab Paser telah mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat.

“Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang ada, dan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi,” urainya.

Namun angka tersebut, kata Yudi masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 6,22 persen.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan sumber daya ekonomi Kabupaten Paser di seluruh lapangan usaha, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Disamping itu, juga perlu kita pikirkan bersama untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan kita terhadap sektor ekstraktif,” paparnya.

Sementara untuk presentase penduduk miskin di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2021 menduduki posisi 9,73 persen sementara di tahun 2023 menjadi 9,11 persen.

Hal tersebut menunjukan dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Paser sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1.170 orang.

“Angka ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dengan persentase rata-rata sebesar 6,11 persen,” pungkasnya. (adv)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.