Bupati Paser: Penggunaan APBN Maupun APBD Harus Dilandasi dengan Tanggung Jawab

113

SOROTONLINE.COM – Bupati Paser, dr Fahmi Fadli menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Senin (8/7/2024).

Berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2023 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) juga dihadiri Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Predikat Wajar Tanpa Pengecualian sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi para Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia,” kata Jokowi.

Sementara itu Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan sebagaimana penyampaian dari Presiden RI bahwa WTP bukanlah suatu prestasi atas penggunaan APBN maupun APBD.

“Dalam pengelolaan keuangan termasuk di daerah sebagaimana yang disampaikan Presiden RI, predikat WTP bukanlah prestasi melainkan kewajiban yang mestiĀ  diperoleh,” ucap Fahmi.

Mengenai pelaksanaan APBN dan APBD, sebagaimana mestinya memang harus dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya.

“Seharusnya memang seperti itu, jadi kami diminta agar menggunakan APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Namun juga ditekankan Presiden RI, kata Fahmi penggunaan APBN maupun APBD juga harus dilandasi dengan tanggung jawab.

Sehingga dengan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran itu, maka pemanfaatan APBN maupun APBD sesuai dengan peruntukannya.

“Itulah yang menjadi arahan dari Presiden RI, akan pentingnya menggunakan dan menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya, kami di daerah tentu menjalankan arahan tersebut,” pungkasnya. (adv)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.