Seratus Ribu Langkah dari Desa: Ketika Pancasila Bukan Sekadar Upacara
SOROTONLINE.COM – Mentari baru saja meninggi di ufuk timur saat kalender menunjukkan tanggal 1 Juni 2026. Di saat jutaan rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila dengan khidmat, sebuah angka digital di pusat data Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berkedip pelan, lalu genap menyentuh angka yang monumental 100.000.
Bagi sebagian orang, itu hanyalah deretan nol. Namun bagi Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., Ketua Umum DPP ABPEDNAS, angka tersebut adalah detak jantung demokrasi yang berdenyut dari pinggiran Nusantara.
Pencapaian 100 ribu anggota ini bukan terjadi secara instan. Ia adalah akumulasi dari perjalanan panjang menyusuri jalan-jalan setapak di pelosok desa, dari perdebatan di balai musyawarah, hingga komitmen untuk menjaga transparansi dana desa.
“Capaian ini bukan sekadar angka, ini adalah representasi dari semangat gotong royong. Momentum Hari Lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa keadilan sosial itu harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa.” ujar Indra Utama.
Di sampingnya, Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., mengangguk setuju. Ia melihat angka 100 ribu ini sebagai pasukan besar yang siap mengawal program strategis nasional. Baginya, tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah kuantitas ini menjadi kualitas yang mumpuni melalui pendidikan dan pendampingan berkelanjutan.
Di balik layar pertumbuhan pesat ini, ada pengawasan yang tak kalah ketat. Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Dewan Pengawas, melihat fenomena ini sebagai simbol soliditas. ABPEDNAS kini bukan lagi sekadar wadah berkumpul, melainkan benteng pertahanan bagi para anggota BPD agar tetap berada di koridor hukum yang benar.
Kehadiran 100 ribu anggota ini mengirimkan pesan kuat: BPD bukan sekadar ‘stempel’ desa. Mereka adalah mitra kritis sekaligus strategis pemerintah yang kini memiliki suara kolektif yang lebih lantang untuk memperjuangkan kemandirian desa.
Mengapa momen ini terasa begitu sakral karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila? Jawabannya sederhana: Musyawarah.
“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila,’ begitulah kutipan penutup yang menggema dari DPP ABPEDNAS.
Pesan ini menjadi pengingat bagi setiap anggota dari Aceh hingga Papua, bahwa mereka adalah ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan mandiri secara ekonomi.
Kini, dengan seratus ribu tangan yang saling bergandengan, ABPEDNAS menatap masa depan dengan optimisme baru. Tugas mereka belum selesai. Masih ada desa-desa yang perlu diberdayakan, masih ada tata kelola yang perlu diperbaiki.
Namun, setidaknya per 1 Juni 2026, sejarah telah mencatat bahwa suara dari desa tidak lagi sayup-sayup terdengar. Ia telah menjelma menjadi gemuruh 100 ribu pejuang desa yang siap memastikan bahwa Pancasila benar-benar “hidup” dan “menghidupi” setiap sudut Indonesia. (*)